ANALISIS POTENSI OBYEK WISATA GROJOGANSEWU TERHADAP PENGEMBANGAN WISATA DI KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR

 

   HASIL.PENELITIAN.DAN.PEMBAHASAN

1.  Gambaran Umum Daerah 

Jawa Tengah adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa dimana Kota Semarang merupakan ibu kota provinsi ini. Posisi ini membuat Jawa Tengah berada di lokasi strategis secara geografi dan geologi. Jawa Tengah diapit oleh tiga provinsi, laut, dan samudera. Secara geografis,  Provinsi Jawa Tengah terletak di  antara 6° dan 8° Lintang Selatan dan antara 108° dan 111° Bujur Timur. Adapun batas-batas wilayah Provinsi Jawa Tengah antara lain :

• Utara : Laut Jawa
• Selatan : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudera Hindia
• Barat : Provinsi Jawa Barat
• Timur : Provinsi Jawa Timur

 Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa. Luas wilayahnya 32.544,02 km², atau sekitar 28,94% dari luas pulau Jawa. Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten terluas yang ada di Provinsi Jawa Tengah dengan luas 2.138,51 km², sedangkan Kota Magelang merupakan daerah terkecil dengan luas 18,12 km².  Berikut merupakan luas wilayah menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1. Luas Wilayah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Luas(km2)	Presentase (%)
Kabupaten/Regency
1.	Cilacap	2138,51	6,57
2.	Banyumas	1327,59	4,08
3.	Purbalingga	777,65	2,39
4.	Banjarnegara	1069,74	3,29
5.	Kebumen	1282,74	3,94
6.	Purworejo	1034,82	3,18
7.	Wonosobo	984,68	3,03
8.	Magelang	1085,73	3,34
9.	Boyolali	1015,07	3,12
10.	Klaten	655,56	2,01
11.	Sukoharjo	466,66	1,43
12.	Wonogiri	1822,37	5,60
13.	Karanganyar	772,20	2,37
14.	Sragen	946,49	2,91
15.	Grobogan	1975,85	6,07
16.	Blora	1794,40	5,51
17.	Rembang	1014,10	3,12
18.	Pati	1491,20	4,58
19.	Kudus	425,17	1,31
20.	Jepara	1004,16	3,09
21.	Demak	897,43	2,76
22.	Semarang	946,86	2,91
23.	Temanggung	870,23	2,67
24.	Kendal	1002,27	3,08
25.	Batang	788,95	2,42
26.	Pekalongan	836,13	2,57
27.	Pemalang	1011,90	3,11
28.	Tegal	879,70	2,70
29.	Brebes	1657,73	5,09
Kota/Municipality
1.	Magelang	18,12	0,06
2.	Surakarta	44,03	0,14
3.	Salatiga	52,96	0,16
4.	Semarang	373,67	1,15
5.	Pekalongan	44,96	0,14
6.	Tegal	34,49	0,11
Jawa Tengah		32544,12	100,00

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

Secara geologi, Provinsi Jawa Tengah berada pada jalur pegunungan muda (ring of fire) dunia sehingga memiliki banyak gunung berapi aktif, yakni Gunung Slamet dan Gunung Sumbing. Kondisi ini membuat daerah di sekitar gunung tersebut diperuntukan pertanian dan perkebunan.

Secara adiminstratif, Provinsi Jawa Tengah terbagi atas 29 kabupaten dan 6 kota yang membawahi 573 kecamatan . secara keseuluruhan di Jawa tengah terdapat 7.809 desa dan 750 kelurahan. Sehingga menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah kelurahan/desa terbanyak di Indonesia.

Pertanian merupakan sektor utama perekonomian Provinsi Jawa Tengah, di mana mata pencaharian di bidang ini digeluti hampir separuh dari angkatan kerja terserap. Kawasan hutan meliputi 20% wilayah provinsi, terutama di bagian utara dan selatan, yakni daerah Rembang, Blora, Grobogan yang merupakan penghasil utama kayu jati. Provinsi Jawa Tengah juga terdapat sejumlah industri besar dan menengah. Daerah Semarang-Ungaran-Demak-Kudus merupakan kawasan industri utama di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kudus dikenal sebagai pusat industri rokok. Di Kabupaten Cilacap terdapat industri semen. Kota Solo, Kota Pekalongan, Juwana, dan Lasem dikenal sebagai kota Batik yang kental dengan nuansa klasik. Blok Cepu di pinggiran Kabupaten Blora (perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah) terdapat cadangan minyak bumi dikenal sebagai daerah tambang minyak. (Sumber : Kemendagri, 2015)

Kependudukan

Provinsi Jawa Tengah dikenal sebagai “jantung” budaya Jawa. Namun, di provinsi ini ada pula suku bangsa lain yang memiliki budaya yang berbeda dengan suku Jawa seperti suku Sunda di daerah perbatasan dengan Provinsi Jawa Barat. Selain ada pula warga Tionghoa-Indonesia, Arab-Indonesia dan India-Indonesia yang tersebar di seluruh provinsi ini. Mayoritas penduduk Provinsi Jawa Tengah didomonasi perempuan sebanyak 17.389.029 jiwa, sedangkan laki-laki hanya berjumlah 17.101.806 jiwa. Berikut merupakan tabel jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah:

Tabel 2. Jumlah penduduk menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

No	Wilayah Jateng	Jumlah Penduduk (Jiwa)
		Laki-Laki	Perempuan	Total
Kabupaten/Regency
1.	Cilacap	861266	858238	1719504
2.	Banyumas	838798	840326	1679124
3.	Purbalingga	456972	468221	925193
4.	Banjarnegara	459903	458316	918219
5.	Kebumen	595003	600089	1195092
6.	Purworejo	353298	363179	716477
7.	Wonosobo	399115	388269	787384
8.	Magelang	641992	637633	1279625
9.	Boyolali	482309	497490	979799
10.	Klaten	574824	596587	1171411
11.	Sukoharjo	438527	446678	885205
12.	Wonogiri	465124	491982	957106
13.	Karanganyar	434726	444352	879078
14.	Sragen	434976	452913	887889
15.	Grobogan	678296	693314	1371610
16.	Blora	424189	437921	862110
17.	Rembang	315689	317895	633584
18.	Pati	607002	646297	1253299
19.	Kudus	423985	437445	861430
20.	Jepara	618422	622178	1240600
21.	Demak	570481	581315	1151796
22.	Semarang	511202	529427	1040629
23.	Temanggung	383704	381890	765594
24.	Kendal	488618	475488	964106
25.	Batang	380574	381803	762377
26.	Pekalongan	443009	448883	891892
27.	Pemalang	643219	656505	1299724
28.	Tegal	714305	722920	1437225
29.	Brebes	905683	897146	1802829
Kota/Municipality
1.	Magelang	60005	61867	121872
2.	Surakarta	251772	266115	517887
3.	Salatiga	93718	97853	191571
4.	Semarang	875575	910539	1786114
5.	Pekalongan	152202	152275	304477
6.	Tegal	123323	125680	249003
Jawa Tengah		17101806	17389029	34490835

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

Kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 mencapai 1,060 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 35 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kota Surakarta dengan kepadatan sebesar 11.762 jiwa/km² dan terendah di Kabupaten Blora sebesar 480 jiwa/km²

Perumahan dan Lingkungan

Kebutuhan dasar manusia setelah pangan dan sandang adalah papan. Papan dalam hal ini adalah kebutuhan akan rumah tempat tinggal yang layak baik dari segi fisik, fasilitas maupun lingkungannya. Terdapat beberapa kriteria rumah tinggal yang harus dipenuhi sehingga dapat dikategorikan ke  dalam  rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal. Kriteria tersebut  diantaranya  yaitu  rumah  yang memiliki  dinding  terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng, sirap, seng maupun  asbes,  dan  memiliki  lantai  terluas  bukan  tanah.  Data  hasil  Statistik Perumahan 2017/2018 menunjukan bahwa persentase rumah tangga yang bertempat tinggal   di   rumah   yang   berlantaikan   bukan   tanah   menunjukkan   adanya peningkatan. Pada  tahun  2017,  rumah  yang berlantaikan bukan tanah sebesar 93,48% atau mengalami kenaikan bila dibandingkan pada tahun 2016 yang sebesar 84,55%.

Tabel 6. Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2015–2017

Indkator Kulitas Perumahan	Perkotaan		Perdesaan		Total
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Lantai bukan tanah (%)	92,48	93,48	77,47	79,33	84,55	86,22
Atap beton, genteng, sirap, seng, dan asbes (%)	99,60	98,87	99,91	99,95	99,88	99,91
Dinding terluas tembok dan kayu (%)	96,77	97,2	92,34	93,82	94,38	95,47

Sumber: Indikator Kesejahteraan 2017/2018 Provinsi Jawa Tengah

Indikator  lain  yang  digunakan  untuk  melihat  kualitas  perumahan  untuk  rumah  tinggal  adalah penggunaan  atap  dan  dinding terluas.  Dari  hasil  Susenas  2016 rumah  tinggal  dengan  atap  beton, genteng,  sirap,  seng,  dan  asbes  mencapai  99,88%  dan  pada  tahun  2017 meningkat  menjadi 99,91%.  Kondisi  yang  sama  terjadi  pada  bangunan  rumah  tinggal  yang  menggunakan  dinding terluas  tembok  dan  kayu  yang  juga  meningkat dari 94,38%  menjadi 95,47%  pada  tahun 2017.

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal. Fasilitas perumahan yang penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal berasal dari listrik (PLN dan Non-PLN). Berdasarkan  hasil  Susenas tahun  2017,  sebanyak 99,91% rumah tangga telah menikmati fasilitas penerangan listrik,  angka ini meningkat  jika  dibandingkan dengan  tahun  2016 (99.88%).  Jika  dilihat  berdasarkan  daerah  tempat  tinggal,  pada  tahun  2017, rumah  tangga  yang  menggunakan  listrik  di  perkotaan  sebanyak  99,96%,  sementara  didaerah perdesaan sebanyak 99,86%.

Pada tahun 2017, rumah tangga di Provinsi Jawa Tengah yang menggunakan  air  kemasan,  air  isi ulang,  dan  air  ledeng  sebagai sumber air minum dan masak mencapai 39,17%. Terlihat perbedaan yang sangat signifikan bila dibedakan menurut daerah tempat tinggal. Hal ini terlihat dari rumah tangga di daerah perkotaan dalam mengkonsumsi air kemasan, air isi ulang dan air dari ledeng yang mencapai 50,48%, sementara diperdesaan hanya 28,46%.

Tabel 8. Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan , 2015–2017

Fasilitas Perumahan	Perkotaan		Perdesaan		Total
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Penerangan Listrik	99,95	99,96	99,81	99,86	99,88	99,91
Air minum kemasan/leding	47,25	50,48	25,09	28,46	35,3	39,17
Jamban Sendiri dengan tanki septik tank	87,71	87,05	74,43	74,42	80,74	80,69

Sumber: Indikator Kesejahteraan 2017/2018 Provinsi Jawa Tengah

Penyediaan  sarana  jamban  merupakan  bagian  dari  usaha  sanitasi  yang  cukup  penting peranannya. Jika ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak memenuhi standar sanitasi yang baik akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik. Teknologi pembuangan kotoran manusia untuk daerah perdesaan berbeda dengan teknologi jamban di daerah perkotaan. Selama tahun 2016-2017 persentase  rumah  tangga yang memiliki jamban sendiri dengan septik tank menunjukkan tren  penurunan baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah tipologi permukiman terbagi menjadi permukiman kawasan perkotaan dan permukiman kawasan perdesaan. Luas lahan yang diperuntukan fungsi permukiman pada tahun 2019 mencapai 5.592 km² atau sekitar 17% dari seluruh luas Provinsi Jawa Tengah digunakan untuk kawasan permukiman. Berikut grafik luas permukiman di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 :

Sumber : http://si.disperakim.jatengprov.go.id/perumahan/rtlh

Grafik 1. Grafik Luas Permukiman di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018

Sumber : Perda Provinsi Jawa Tengah No 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 1. Gambar persebaran permukiman di Jawa Tengah.

Sumber : Perda Provinsi Jawa Tengah No 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 2. Gambar persebaran permukiman perkotaan dan perdesaan

Persebaran permukiman di Provinsi Jawa Tengah tersebar merata di kabupaten/kota serta di dominasi oleh permukiman kawasan perdesaan yang mencapai 409.147,23 ha atau sekitar 73%. Sedangkan sebanyak 150.085,4 Ha merupakan permukiman perkotaan. Meskipun angka permukiman perdesaan lebih luas dari pada permukiman kawasan perkotaan, akan tetapi persebaran permukiman perdesaan cukup merata di seluruh kabupaten. Sehingga pola permukiman yang terbentuk adalah permukiman dengan kepadatan rendah dan sedang. Sedangkan pada permukiman perkotaan membentuk pola permukiman padat. Berikut data masing-masing luas permukiman di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3. Luas Permukiman di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Luas Kawasan permukiman (Ha)
		Perkotaan	Perdesaan
Kabupaten
1	Banjarnegara	1,803.38	9713.37
2	Banyumas	8,528.93	17057.86
3	Batang	2,608.66	6775.63
4	Blora	2,570.77	11253.28
5	Boyolali	5,561.17	20081.9
6	Brebes	3,194.32	12903.68
7	Cilacap	10,551.13	26450.8
8	Demak	4,209.20	9850.14
9	Grobogan	4,305.36	22837.07
10	Jepara	5,291.33	14744.94
11	Karanganyar	3,643.12	17463.61
12	Kebumen	5,776.96	26440.85
13	Kendal	3,903.46	9796.92
14	Klaten	5,201.21	16095.27
15	Kudus	5,267.72	4079.99
16	Magelang	4,821.92	13250.81
17	Pati	4,517.80	18201.65
18	Pekalongan	2,565.20	8284.91
19	Pemalang	4,251.84	8473.97
20	Purbalingga	2,242.05	9136.12
21	Purworejo	3,683.40	17488.28
22	Rembang	1,473.33	5666.72
23	Semarang	5,238.82	12582.53
24	Sragen	3,327.31	20577.2
25	Sukoharjo	6,825.96	9404.42
26	Tegal	3,639.03	10125.67
27	Temanggung	1,286.25	8471.71
28	Wonogiri	4,769.68	34397.53
29	Wonosobo	1,049.24	7540.4
30	Magelang	1199.76	0
31	Pekalongan	2259.33	0
32	Salatiga	2616.93	0
33	Semarang	16027.49	0
34	Surakarta	3871.32	0
35	Tegal	2002.03	0
	Jawa Tengah	150085.41	409147.23

Sumber : http://si.disperakim.jatengprov.go.id/kawasan_permukiman/permukiman

Pembangunan rumah di Provinsi Jawa Tengah  berupa rumah formal dan rumah informal. Rumah formal merupakan jenis rumah yang dibangun oleh pelaku pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hunian. Penyediaan rumah formal terbagi menjadi dua, yaitu yang  dibangun oleh pengembang dan pemerintah. Penyediaan rumah formal melalui pengembang diperankan oleh REI (Real Estate Indonesia). Pengembang menggunakan konsep pembangunan perumahan yang bersifat gated community dan primary market.

Pembangunan hunian tempat tinggal  oleh pemerintah berupa rumah susun sederhana, rumah dinas, dan lainnya. Sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan hunian, pemerintah turut serta dalam memfasilitasi penyediaan rumah terjangkau khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendapatkan hunian layak dan mengurangi gap antara kebutuhan dan ketersediaan. Setiap kabupaten/kota memiliki rumah susun sederhana dengan jumlah yang berbeda-beda. Total Rumah Susun di Provinsi Jawa Tengah mencapai 173 unit,  dengan jumlah terbanyak berada di Kota Semarang, Kabupaten Magelang, dan Kota Surakarta. Berikut persebaran rumah susun di Provinsi Jawa Tengah, yakni :

Tabel 4. Jumlah Rumah Susun di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Rusun Eksisting
1	Banjarnegara	4
2	Banyumas	7
3	Batang	5
4	Blora	6
5	Boyolali	3
6	Brebes	4
7	Cilacap	5
8	Demak	4
9	Grobogan	3
10	Jepara	6
11	Karanganyar	0
12	Kebumen	6
13	Kendal	5
14	Klaten	4
15	Kudus	2
16	Magelang	12
17	Pati	7
18	Pekalongan	6
19	Pemalang	4
20	Purbalingga	3
21	Purworejo	4
22	Rembang	3
23	Semarang	5
24	Sragen	2
25	Sukoharjo	3
26	Tegal	0
27	Temanggung	9
28	Wonogiri	1
29	Wonosobo	1
30	Kota Magelang	3
31	Kota Pekalongan	2
32	Kota Salatiga	2
33	Kota Semarang	21
34	Kota Surakarta	12
35	Kota Tegal	9
Jawa Tengah		173

Sumber : http://si.disperakim.jatengprov.go.id/perumahan/rusun

Tipologi dan pola permukiman di Provinsi Jawa Tengah juga tidak terlepas dari beberapa masalah seperti permukiman kumuh. Menurut Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah mencatat, terdapat lima kabupaten/kota di Jawa Tengah yang mempunyai kawasan kumuh terluas. Urutan kelima wilayah tersebut adalah Kabupaten Pemalang ( 974 Ha), Kabupaten Pekalongan (671 Ha), Kabupaten Tegal (487 ha), Kota Semarang (415 ha) dan Kabupaten Demak (368 Ha). Kelima kabupaten/kota tersebut merupakan daaerah dengan tingkat urbanisasi yang tinggi dikarenakan sebagai pustat kota, kawasan industri, dan kawasan strategis provinsi. Sehingga kategori penentuan kumuh pada kabupaten dan kota tersebut cukup berkorelasi dengan kondisi pola permukiman padat, jumlah penduduk, dan ketersediaan PSU di kawasan tersebut. Berikut data permukiman kumuh di Provinsi Jawa Tengah, yakni :

Tabel 4. Luas permukiman kumuh di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016

No	Kabupaten/Kota	Luas Permukiman Kumuh ( Ha)
		Target RPJMN	SK Bupati/Walikota	RP2KPKP
1	Banjarnegara	78.937	78.937	78.94
2	Banyumas	57.28	69.58	69.58
3	Batang	118.447	112.664	112.66
4	Blora	66.114	66.15	66.11
5	Boyolali	0.358	48.63	48.62
6	Brebes	94.741	94.741	94.74
7	Cilacap	26.88	107.32	94.74
8	Demak	382.184	368.01	368
9	Grobogan	107.32	236.5	107.32
10	Jepara	49.259	49.268	49.27
11	Karanganyar	74.2	100.16	100.16
12	Kebumen	195.4725	213.622	213.622
13	Kendal	30.39	1703.9	204.5
14	Klaten	168.93	145.405	236.5
15	Kudus	113.75	85.09	145.4
16	Magelang	87.07	121.17	85.09
17	Pati	178.7	148.422	146.55
18	Pekalongan	333.068	973.64	671.884
19	Pemalang	132.33	32.39	973.64
20	Purbalingga	32.39	197.41	32.29
21	Purworejo	197.403	114.407	197.41
22	Rembang	114.007	477.92	114.407
23	Semarang	477.92	3.6	477.92
24	Sragen	3.6	199.797	3.6
25	Sukoharjo	35.278	325	199.8
26	Tegal	29.43	3240.58	487.78
27	Temanggung	8.645	47.98	297.81
28	Wonogiri	47.98	70.834	47.98
29	Wonosobo	70.834	26.88	70.834
30	Kota Magelang	44.21	195.59	112.66
31	Kota Pekalongan	213.19	21.84	200.11
32	Kota Salatiga	29.46	415.93	21.84
33	Kota Semarang	120.91	359.55	415.83
34	Kota Surakarta	116.2	191.13	359.55
35	Kota Tegal	104.13	191.13	191.13
Jawa Tengah		3941.0175	10835.177	7098.28

Sumber : http://si.disperakim.jatengprov.go.id/kawasan_permukiman/permukiman

Sumber : http://si.disperakim.jatengprov.go.id/kawasan_permukiman/permukiman

Grafik 2. Grafik luas permukiman kumuh di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016

Rumah Tidak layak Huni (RTLH)

Munculnya permukiman kumuh di suatu kawasan juga ditandai dengan adanya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai kondisi fisik yang mencerminkan dan menggambarkan kumuh di suatu kawasan. Beberapa permukiman kumuh sering ditemukan pada kota-kota besar dengan tingkat urbanisasi yang tinggi serta kondisi ekonomi suatu wilayah.   Tingkat kekumuhan suatu daerah juga mempengaruhi jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Permukiman kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi isu permasalahan pada sektor perumahan dan permukiman di Provinsi Jawa Tengah. Berikut angka Rumah Tidak layak Huni di Provinsi Jawa Tengah :

Tabel 5. Jumlah RTLH di Jawa Tengah Pada Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	RTLH (unit)]
1	Banjarnegara	49531
2	Banyumas	116977
3	Batang	36851
4	Blora	91656
5	Boyolali	53100
6	Brebes	63426
7	Cilacap	95526
8	Demak	86426
9	Grobogan	143533
10	Jepara	46897
11	Karanganyar	14768
12	Kebumen	40922
13	Kendal	8323
14	Klaten	27668
15	Kudus	7051
16	Magelang	64645
17	Pati	87016
18	Pekalongan	19765
19	Pemalang	66746
20	Purbalingga	63289
21	Purworejo	29487
22	Rembang	0
23	Semarang	29343
24	Sragen	44588
25	Sukoharjo	18148
26	Tegal	0
27	Temanggung	25235
28	Wonogiri	0
29	Wonosobo	54203
30	Kota Magelang	468
31	Kota Pekalongan	1911
32	Kota Salatiga	2028
33	Kota Semarang	0
34	Kota Surakarta	6622
35	Kota Tegal	25410
Jawa Tengah		1421559

Sumber : http://si.disperakim.jatengprov.go.id/perumahan/rtlh?th=2015

Sumber : http://si.disperakim.jatengprov.go.id/perumahan/rtlh?th=2015

Grafik 3. Statistik Angka RTLH di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015

 

Dari data statistik tersebut menunjukan Kabupaten Grobogan, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Cilacap sebagai daerah yang memiliki angka RTLH tertinggi. Angka yang cukup tinggi dikarenakan kondisi ekonomi wilayah tersebut. Berdasarkan data jumlah penduduk pra sejahtera di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014, ketiga daerah tersebut berada di garis kemiskinan tinggi. Adanya RTLH di suatu daerah tidak hanya dipengaruhi arus urbanisasi yang tinggi di kawasan perkotaan. Namun, dipengaruhi juga oleh angka kemiskinan  di suatu daerah. angka kemiskinan membuat daya beli masyarakat menurun sehingga mereka tidak dapat memperbaiki kualitas hidup secara mandiri.

Sumber : https://biroinfrasda.jatengprov.go.id/files/uploads/2018/02/RTLH-PAPARANbiro-isda12-feb-2018KESAMBI-HIJAU-BARU.pdf

Gambar 3. Persebaran Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2014

Pada tahun 2018, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan penanganan RTLH di 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Penanganan RTLH dari dana APBN diperuntukan untuk perbaikan RTLH sebanyak 7776 unit yang tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan  angggaran sekitar Rp 119.925.000.000. Berikut jumlah penanganan RTLH dari dana APBN pada tahun 2018.

Tabel 5. Jumlah Penanganan RTLH di Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH (unit)	Biaya (APBN)
1	Banjarnegara	636	Rp 9,540,000,000
2	Banyumas	200	Rp 2,625,000,000
3	Batang	0	0
4	Blora	0	0
5	Boyolali	0	0
6	Brebes	250	Rp 3,750,000,000
7	Cilacap	2006	Rp 30,915,000,000
8	Demak	388	Rp 5,820,000,000
9	Grobogan	352	Rp 4,740,000,000
10	Jepara	0	0
11	Karanganyar	0	0
12	Kebumen	379	Rp 5,685,000,000
13	Kendal	0	0
14	Klaten	0	0
15	Kudus	0	0
16	Magelang	0	0
17	Pati	0	0
18	Pekalongan	0	0
19	Pemalang	420	Rp 8,925,000,000
20	Purbalingga	0	0
21	Purworejo	330	Rp 4,950,000,000
22	Rembang	374	Rp 6,060,000,000
23	Semarang	1009	Rp 15,435,000,000
24	Sragen	290	Rp 4,350,000,000
25	Sukoharjo	0	0
26	Tegal	150	Rp 2,250,000,000
27	Temanggung	0	0
28	Wonogiri	200	Rp 3,000,000,000
29	Wonosobo	330	Rp 4,950,000,000
30	Kota Magelang	210	Rp 3,150,000,000
31	Kota Pekalongan	252	Rp 3,780,000,000
32	Kota Salatiga	0	0
33	Kota Semarang	0	0
34	Kota Surakarta	0	0
35	Kota Tegal	0	0
Jawa Tengah		7776	Rp 119,925,000,000

Sumber : http://si.disperakim.jatengprov.go.id/perumahan/rtlh?th=2018

Statistik Perumahan dan Permukiman di Provinsi Jawa Tengah

Hampir 90% Rumah Tangga telah memiliki rumah sendiri pada tahun 2016. Angka ini termasuk hunian layak huni dan hunian tak layak huni. Jumlah rumah tinggal eksisting terbanyak berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, dan Kota Semarang. Kota Semarang sebagai pusat kota dengan kepadatan permukiman yang cukup tinggi membuat angka hunian eksisting yang cukup banyak. Sedangkan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes memiliki luas wilayah yang cukup besar dan hunian tersebar merata di seluruh kawasan sehingga tidak membentuk kesan permukiman kepadatan tinggi. Berikut data kepemilikan rumah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016

Tabel 5. Jumlah Kepemilikan Rumah Tinggal di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

No	Kabupaten/ Kota	Status Kepemilikan Tempat Tinggal					Total
		Milik Sendiri	Kontrak/sewa	Bebas sewa	Dinas	Lainnya
1	Cilcap	448,855	6693	22679	3274	0	481,501
2	Banyumas	426,919	18216	10546	867	0	456,548
3	Purbalingga	216,562	1758	7604	251	2169	228,344
4	Banjarnegara	227,654	1387	9397	0	669	239,107
5	Kebumen	304,276	2404	17314	292	552	324,838
6	Purworejo	185,265	4771	21726	0	1235	212,997
7	Wonosobo	204,465	1741	6707	1462	602	214,977
8	Magelang	318,270	4765	16179	3565	0	342,779
9	Boyolali	270,391	1896	6610	0	0	278,897
10	Klaten	326,013	5550	20257	0	1697	353,517
11	Sukoharjo	212,662	10549	19762	97	0	243,070
12	Wonogiri	263,669	897	6441	761	0	271,768
13	Karanganyar	215,953	3704	3749	2439	0	225,845
14	Sragen	251,360	2891	6172	0	0	260,423
15	Grobogan	393,126	493	11249	369	5296	410,533
16	Blora	246,741	3087	7382	0	0	257,210
17	Rembang	168,700	1954	6963	0	0	177,617
18	Pati	346,262	1311	16568	0	0	364,141
19	Kudus	201,761	1842	9679	0	857	214,139
20	Jepara	305,773	1981	16949	0	0	324,703
21	Demak	284,307	2092	11867	658	0	298,924
22	Semarang	248,116	11815	12478	524	3119	276,052
23	Temanggung	192,272	2028	7502	466	487	202,755
24	Kendal	238,957	1795	18523	0	885	260,160
25	Batang	186,365	1453	5774	174	0	193,766
26	Pekalongan	188,003	1731	18183	0	605	208,522
27	Pemalang	296,394	2233	19940	479	0	319,046
28	Tegal	306,760	5156	61195	486	0	373,597
29	Brebes	415,924	3322	54049	0	1234	474,529
30	Kota Megelang	24,001	5004	4034	980	609	34,628
31	Kota Surakarta	92,558	27391	24028	426	2467	146,870
32	Kota Salatiga	36,533	8047	4164	1087	212	50,043
33	Kota Semarang	321,680	66450	73016	1114	2924	465,184
34	Kota Pekalongan	58,818	2105	13482	332	709	75,446
35	Kota Tegal	44,332	3092	20434	2099	0	69,957
Jawa Tengah		8469697	221604	592602	22202	26328	9,332,433

Sumber : BPS Susenas 2016

Sumber : BPS Susenas 

Grafik 4. Persentase Kepemilikan Rumah Tinggal di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016

Sumber : BPS Susenas 2016

Grafik 5. Jumlah Rumah Tinggal Eksisting di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

Sebagian masyarakat di Provinsi Jawa Tengah masih belum memiliki atau tinggal di rumah layak huni. Kebutuhan rumah tinggal di Jawa Tengah mencapai 2,8 juta unit. Sehingga juga mempengaruhi angka backlog di Jawa Tengah yang mana angka tersebut masih terbilang cukup tinggi. Angka Backlog di Provinsi Jawa Tengah ditinjau dari sisi kepemilikan dan kepenghunian. Pada tahun 2017, angka backlog kepemilikan mencapai 1.126.834 unit dan backlog kepenghunian mencapai 844.197 unit. Berikut angka backlog di Provinsi Jawa Tengah di setiap masing-masing kabupaten/kota :

Tabel 5. Angka Backlog di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Backlog Kepemilikan	Backlog penghunian
1	Banjarnegara	15998	13472
2	Banyumas	35597	20585
3	Batang	13732	11734
4	Blora	17298	14118
5	Boyolali	18443	12296
6	Brebes	71536	66400
7	Cilacap	33567	27166
8	Demak	15832	12934
9	Grobogan	24885	19207
10	Jepara	31954	26733
11	Karanganyar	15296	11247
12	Kebumen	32727	28145
13	Kendal	27457	22103
14	Klaten	46233	37381
15	Kudus	15271	11077
16	Magelang	26327	20343
17	Pati	23240	20447
18	Pekalongan	32780	29183
19	Pemalang	44367	35865
20	Purbalingga	17222	12661
21	Purworejo	42034	35907
22	Rembang	9345	7824
23	Semarang	20992	10294
24	Sragen	24891	22439
25	Sukoharjo	45826	28524
26	Tegal	72469	70231
27	Temanggung	11566	8316
28	Wonogiri	13596	10417
29	Wonosobo	17374	13274
30	Kota Magelang	12775	7236
31	Kota Pekalongan	21994	17208
32	Kota Salatiga	19772	6732
33	Kota Semarang	163643	94962
34	Kota Surakarta	60653	33446
35	Kota Tegal	30142	24290
Jawa Tengah		1126834	844197

Sumber : http://si.disperakim.jatengprov.go.id/perumahan/backlog?th=2017

Masalah backlog masih menjadi masalah utama dari penyediaan perumahan di Indonesia terutama di Provinsi Jawa Tengah. Angka backlog dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tingginya angka backlog perumahan terjadi karena beberapa faktor, diantaranya besarnya pertumbuhan jumlah penduduk, ketidakterjangkauan harga perumahan oleh masyarakat, swasta tidak mau berinvestasi untuk penyediaan perumahan MBR karena harga lahan tinggi, dll. Dari tabel di atas angka backlog tertinggi berada di Kota Semarang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kota Surakarta. Kota Semarang dan Kota Surakarta sebagai kawasan perkotaan, dengan harga lahan yang cukup tinggi sehingga membuat masyarakat sulit menjangkaunya. Jumlah penduduk yang cukup tinggi membuat angka kebutuhan perumahan juga semakin tinggi. Sehingga gap antara kebutuhan dan ketersediaan rumah di kedua kota tersebut membuat angka backlog yang cukup tinggi.

Sedangkan angka backlog yang tinggi di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal dipengaruhi oleh belum banyaknya pengembang yang hadir dan menyediakan property di kabupaten tersebut, serta kemampuan beli masyarakat yang masih terbatas dan tidak terlalu tinggi. Meskipun kedua kabupaten tersebut memiliki infrastruktur yang memadai, berada di lokasi strategis, dan harga tanah yang dijual cukup terjangkau. Namun kemampuan daya beli properti masyarakat masih rendah.

Sumber : http://si.disperakim.jatengprov.go.id/perumahan/backlog?th=2017

Grafik 5. Data Backlog Kepemilihan dan Penghunian Rumah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017

Pada masa mendatang jumlah backlog (ketiadaan ketersediaan rumah atas jumlah kebutuhan rumah) di Provinsi Jawa Tengah ini akan semakin tinggi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan KK akibat terbentuknya keluarga-keluarga baru. Oleh karena itu, perlu kebijakan holistik dan komprehensif untuk mengurangi ketiadaan ketersediaan rumah atas jumlah kebutuhan rumah di Provinsi Jawa Tengah yang cenderung semakin tinggi. Hal ini terutama pemenuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kemiskinan

Dalam konteks perumahan dan kawasan permukiman, kemiskinan menjadi salah satu tolak ukur dalam penyediaan perumahan dan menjadi salah satu indikator dalam penilaian lingkungan kawasan permukiman. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 mencapai 0,48 %. Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,06% dibandingkan pada tahun 2017. Dilihat dari data enam tahun terakhir, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan tiap tahun. Berikut merupakan data presentase penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah:

Tabel 3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2013-2018

No	Wilayah Jateng	Presentase Penduduk Miskin (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kabupaten/Regency
1.	Cilacap	0,64	0,60	0,61	0,59	0,61	0,48
2.	Banyumas	0,78	0,74	0,74	0,72	0,71	0,58
3.	Purbalingga	0,87	0,84	0,84	0,82	0,81	0,67
4.	Banjarnegara	0,80	0,76	0,78	0,74	0,72	0,66
5.	Kebumen	0,90	0,87	0,86	0,85	0,83	0,74
6.	Purworejo	0,66	0,61	0,60	0,60	0,60	0,50
7.	Wonosobo	0,92	0,90	0,91	0,87	0,86	0,75
8.	Magelang	0,61	0,57	0,55	0,55	0,53	0,47
9.	Boyolali	0,56	0,53	0,53	0,51	0,53	0,42
10.	Klaten	0,67	0,62	0,65	0,62	0,59	0,57
11.	Sukoharjo	0,44	0,39	0,39	0,38	0,39	0,32
12.	Wonogiri	0,58	0,55	0,57	0,55	0,56	0,47
13.	Karanganyar	0,58	0,54	0,53	0,53	0,52	0,42
14.	Sragen	0,69	0,64	0,64	0,61	0,58	0,55
15.	Grobogan	0,64	0,60	0,59	0,58	0,56	0,52
16.	Blora	0,63	0,59	0,58	0,56	0,54	0,52
17.	Rembang	0,90	0,83	0,81	0,79	0,77	0,65
18.	Pati	0,57	0,50	0,52	0,50	0,48	0,44
19.	Kudus	0,38	0,36	0,34	0,34	0,33	0,32
20.	Jepara	0,39	0,37	0,37	0,36	0,34	7,00
21.	Demak	0,68	0,63	0,61	0,59	0,57	0,54
22.	Semarang	0,37	0,34	0,34	0,36	0,35	0,31
23.	Temanggung	0,53	0,50	0,51	0,50	0,49	0,44
24.	Kendal	0,55	0,51	0,50	0,48	0,47	0,43
25.	Batang	0,53	0,47	0,48	0,46	0,47	0,38
26.	Pekalongan	0,58	0,54	0,56	0,56	0,54	0,42
27.	Pemalang	0,81	0,78	0,77	0,75	0,73	0,67
28.	Tegal	0,46	0,44	0,42	0,42	0,44	0,36
29.	Brebes	0,89	20,00	0,85	0,82	0,80	0,72
Kota/Municipality
1.	Magelang	0,43	0,38	0,38	0,39	0,39	0,35
2.	Surakarta	0,51	0,48	0,48	0,48	0,46	0,38
3.	Salatiga	0,28	0,27	0,26	0,23	0,21	0,23
4.	Semarang	0,23	0,21	0,23	0,23	0,21	0,18
5.	Pekalongan	0,35	0,33	0,34	0,36	0,32	0,30
6.	Tegal	0,39	0,37	0,35	0,35	0,34	0,35
Jawa Tengah		0,61	0,58	0,58	0,56	0,54	0,48

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

2.Ilmu geografi mempunyai unsur-unsur dasar, antara lain membahas tentang unsur letak, luas, bentuk, batas dan persebaran. Penekanan kajian geografi adalah didasarkan pada pendekatan keruangan yang mempunyai kaitan erat dengan persebaran dari suatu obyek. Dalam mempelajari geografi pariwisata tidak dapat lepas dari faktor geografi yang meliputi faktor fisik dan non fisik. Faktor fisik meliputi unsur iklim, tanah, geologi, hidrologi, vegetasi, topografi. Adapun faktor non fisik meliputi unsur sosial, ekonomi dan budaya (Sujali, 1989).

Dalam rangka pengembangan tujuan pariwisata, maka pembangunan pariwisata harus diarahkan pada pemanfaatan sumber daya alam, makin besar sumber daya alam yang dimiliki suatu Negara, maka semakin besar pula harapan untuk tujuan pembangunan dan pengembagan pariwisata.Tujuan pengembangan pariwisata akan berhasil dengan optimal apabila ditunjang oleh potensi daerah yang berupa obyek wisata, baik wisata alam maupun wisata buatan manusia. Yoeti (1985), mengatakan bahwa pembangunan dan pengembangan daerah menjadi daerah tujuan daerah wisata tergantung dari daya tarik itu sendiri yang dapat berupa keindahan alam, tempat bersejarah, tata cara hidup bermasyarakat, maupun upacara keagamaan. Sektor kepariwisataan perlu mendapat penaganan yang serius karena kepariwisataan adalah merupakan kegiatan lintas sektoral dan lintas wilayah yang saling terkait, di antaranya dengan sektor industri, perdagangan, pertanian, perhubungan, kebudayaan, sosial, ekonomi, politik, keamanan serta lingkungan.

Obyek wisata Tawangmangu merupakan salah satu dari beberapa obyek wisata yang selalu diminati oleh para wisatawan. Obyek wisata itu antara lain obyek wisata alam Grojogansewu, Balekambang, Skipan yang berada  di Kecamatan Tawangmangu. Terjadi kesenjangan yang signifikan, dimana potensi Grojogansewu telah di optimalkan dengan  berbagai atraksi antara lain air terjun sebagai obyek utama juga terdapat kolam renang dan areal bermain untuk anakanak. Sedangkan obyek wisata disekitar grojogan sewu belum mendapat perhatian pemerintah untuk dikembangkan seperti penambahan atraksi pada obyek wisata.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui klasifikasi potensi obyek wisata di Kecamatan Tawangmangu, (2) mengetahui pengaruh obyek wisata Grojogansewu terhadap obyek kecil di sekitar obyek wisata alam di Kecamatan Tawangmangu; dan, (3) mengetahui prioritas pengembangan obyek wisata di Kecamatan Tawangmangu.

METODE PENELITIAN

 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data sekunder yang dilengkapi dengan survei lapangan. Pengolahan data menggunakan teknik skoring yang menggunakan 3 variabel yaitu variabel potensi internal, potensi eksternal, dan potensi fisik pendukung obyek wisata serta analisis SWOT untuk menentukan arah perkembangan obyek wisata, dengan rincian seperti Tabel 1. Berikut.

 

 

Tabel 1. Variabel Penelitian dan Skoring Obyek Wisata

POTENSI INTERNAL		VARIABEL	KRITERIA	SKOR
1. Kualitas obyek wisata	a.	Daya tarik utama obyek wisata	‐ Obyek sebagai penangkap wisatawan ‐ Obyek sebagai  penahan wisatawan	1 2
	b.	Kekuatan interaksi komponen obyek wisata	‐ Kombinasi alami/buatan yang mampu mempertinggi kulitas obyek ‐ Kombinasi alami/buatan yang tidak mampu mempertinggi kulitas obyek	1   2
	c.	Kegiatan wisata di lokasi wisata	‐ Hanya kegiatan pasif (menikmati yang sudah ada) ‐ Kegiatan aktif (berinteraksi dengan obyek)	1 2
2. Kondisi obyek wisata	a.	Kondisi obyek wisata secara langsung	‐ Obyek mengalami kerusakan ‐ Obyek sedikt mengalami kerusakan ‐ Obyek belum mengalami kerusakan	1 2 3
	b.	Kebersihan obyek wisata	‐ Kurang bersih dan tidak terawat ‐ Bersih dan terawat	1 2
POTENSI EKSTERNAL		VARIABEL	KRITERIA	SKOR
1. Aksesibilitas	a.	Waktu tempuh	‐ > 60 menit ‐ 30-60 menit ‐ < 30 menit	1 2 3
	b.	Ketersediaan angkutan umum menuju lokasi	‐ Belum ada ‐ Tersedia namun tidak regeler ‐ Tersedia dan leguler	1 2 3
	c.	Prasarana jalan menuju lokasi obyek wissata	‐ Belum tersedia prasana jalan ‐ Tersedia namun kondisi kurang baik ‐ Tersedia dan kondisi baik	1 2 3
2. Fasilitas penunjang obyek	a.	Ketersediaan fasilitas pemenuhan kebutuhan fisik wisatawan : ‐ Makan dan minum ‐ Penginapan ‐ Bangunan untuk menikmati pemandangan	‐ Belum tersedia   ‐ Tersedia 1-2 jenis fasilitas   ‐ Tersedia lebih dari 2 fasilitas	1 2   3
	b.	Ketersediaan fasilitas pemenuhan kebutuhan sosial wisatawan ‐ Sarana ibadah ‐ Taman terbuka	‐ Belum tersedia ‐ Tersedia 1-2 jenis fasilitas ‐ Tersedia lebih dari 2 jenis fasilitas	1 2 3
3. Fasilitas pelengkap	Fasilitas terdiri dari : ‐          Tempat parkir ‐          Toilet/WC		‐ Belum tersedia ‐ Tersedia 1-2 jenis fasilitas ‐ Tersedia lebih dari 2	1 2 3
			fasilitas
4. Dukungan pengembang obyek	a.	Keterkaitan antar obyek	‐ Obyek berdiri sendiri ‐ Obyek mendapat dukungan obyek lain	1 2
	b.	Ketersediaan lahan	‐ Luas lahan untuk pengembangan terbatas ‐ Luas lahan untuk pengembangan cukup	1 2
	c.	Dukungan paket wisata	‐ Obyek wisata tidak termasuk dalam agenda paket wisata ‐ Obyek wisata termasuk dalam agenda paket wisata	1 2
	d.	Promosi obyek wisata	‐ Belum di promosikan   ‐ Sudah di promosikan	1 2
POTENSI FISIK PENDUKUNG OBYEK WISATA		VARIABEL	KRITERIA	SKOR
1. Kemampuan fisik wilayah sekitasr obyek wisata	a.	Topografi	‐ Topografi terjal (>30%) ‐ Topografi datar (<30 %)	1 2
	b.	Iklim	‐ Iklim terlalu dinginatau terlalu panas (<20˚C atau >32˚C) ‐ Iklim sedang (20˚C - 32˚C)	1   2
	c.	Hidrologi	‐ Tidak ada tubuh air di permukaan tanah (sedang, sungai, air terjun, dll) sekitar obyek wisata ‐ Ada tubuh air dipermukaan tanah (sedang, sungai, air terjun, dll) sekitar obyek wisata	1   2
	d. Biosfer		‐ Tidak ada tumbuhan atau hewan khas di sekitar obyek wisata ‐ Ada tumbuhan atau hewan khas disekitar obyek wisata	1 2

                  Sumber : Susanto, 2003 

HASIL DAN PEMBAHASAN

 

Berdasarkan           hasil     penelitian         obyek   wisata di         Kecamatan Tawangmangu yang didasarkan pada penilaian metode teknik skoring terhadap potensi internal, potensi eksternal dan potensi fisik pendukung obyek yang kemudian di buat potensi gabungan dan kemudian menjadi satu dimana dapat dirinci sebagai berikut.

1. Teknik Skoring

Teknik Skoring adalah memberikan nilai skor relatif 1 sampai 3 untuk beberapa variabel penelitian.

a. Klasifikasi Potensi Internal Obyek wisata di Kecamatan Tawangmangu

 Tabel 2. Penilaian Potensi Internal Obyek Wisata

Kawasan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar

 

Obyek wisata		Potensi Inter		nal		Total Skor	Tingkat Klasifikasi
		Kualitas obyek		Kondisi obyek
	A	B	C	D	E
Grojogansewu	2	2	2	3	2	11	Tinggi
Taman Ria Balekambang	1	2	1	3	2	9	Sedang
Sekipan	1	1	1	2	1	6	Rendah

Sumber : Data primer hasil pengamatan 2012

1. Kelas potensi tinggi bila nilai total skor obyek wisata > 9

2. Kelas potensi sedang bila nilai total skor obyek wisata 7 - 9

3. Kelas potensi rendah bila nilai total skor obyek wisata < 7 Keterangan :

A  : Daya tarik utama obyek

B   : Kekuatan interaksi komponen obyek wisata

C   : Kegiatan Wisatawan di lokasi wisata D : Kondisi obyek wisata secara langsung

E : Kebersihan Lingkungan Obyek wisata.

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa di Kawasan wisata Kecamatan Tawangmangu terdapat 3 (tiga) obyek wisata, dengan kondisi klasifikasi rendah, yaitu obyek wisata Sekipan, klasifikasi sedang adalah Taman Ria Balekambang dan klasifikasi tinggi adalah Grojogansewu. Tingkat klasifikasi rendah adalah obyek wisata Sekipan disebabkan karena  potensi internal mempunyai skor 6, pada setiap variabel. Daya tarik utama pada obyek wisata ini tidak mampu mempertinggi obyek namun pada variabel kondisi obyek wisata keadaan obyek wisata mengalami kerusakan. Tingkat klasifikasi sedang adalah Taman Ria Balekambang, skor maksimal terdapat pada variabel kekuatan interaksi karena sebagai alternatif selain mengunjungi obyek wisata Grojogansewu dan keadaan obyek belum mengalami kerusakan. Klasifikasi tinggi terdapat pada obyek wisata Grojogansewu. Tingginya nilai klasifikasi ini sebagian besar variabel memiliki nilai maksimal antara lain kondisi obyek dan kualitas obyek, karena keadaan obyek masih belum mengalami kerusakan walaupun terdapat coret-coretan yang tidak berarti terhadap wisatawan. Air terjun grojogansewu mempunyai nilai maksimal karena pada obyek wisata masih terdapat bagian yang mampu mempertinggi nilai obyek itu sendiri seperti, di obyek wisata ini masih alami, pohon-pohon yang ada manambah keindahandan kesejukan khas suasana pegunungan.Pada kegiatan wisata juga mempunyai nilai tinggi karena pada musim libur obyek ini menjadi tujuan utama wisatawan.

 

 

 

 

 

 

b.     Klasifikasi Potensi Eksternal Obyek wisata di Kecamatan Tawangmangu

Tabel 3. Penilaian Potensi Eksternal Obyek Wisata

Kawasan Wisata Tawangmangu Kabupaten Karanganyar

 

Obyek wisata				Potensi eksternal							Skor	klasifikasi
	Aksesibilitas			Fasilitas penunjang		Fasilitas pelengkap	D.Pengembangan obyek
	A	B	C	D	E		G	H	I	J
Grojogansewu	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	25	Tinggi
Taman Ria Balekambang	3	3	3	2	2	2	2	1	2	2	22	Sedang
Sekipan	2	2	2	1	2	3	2	1	2	2	19	Sedang

Sumber : Data Primer hasil pengamatan, 2012

 

1.          Kelas potensi tinggi bila nilai total skor obyek wisata > 21

2.          Kelas potensi sedang bila nilai total skor obyek wisata 16 - 21

3.          Kelas potensi rendah bila nilai total skor obyek wisata <16 Keterangan :

A  : Waktu tempuh obyek secara langsung

B   : Ketersediaan angkutan umum menuju lokasi obyek

C   : Prasarana jalan menuju lokasi

D  : Fasilitas fisik

E   : Fasilitas sosial 

F   : Fasilitas pelengkap G : Keterkaitan antar obyek c. H : Ketersediaan lahan I : Dukungan paket wisata

J : Promosi obyek wisata

 

Berdasarkan penilaian potensi eksternal terdapat dua (2)

klasifikasi sedang dan satu (1) obyek wisata dengan klasifikasi tinggi. Obyek wisata dengan potensi tinggi adalah Grojogansewu sedangkan obyek wisata dengan klasifikasi sedang adalah Taman ria balekambang dan Sekipan. Hal ini disebabkan karena sebagian sudah dikembangkan dan kurang begitu dikembangkan akibat kurangnya lahan untuk areal pengembangan kurang.Sedangnya tingkat klasifikasi di dua obyek wisata ini, yaitu bahwa adanya skor sedang di dalam variabel aksesibilitas, yaitu kurangnya angkutan umum yang belum memadai dan pada variabel fasilitas penunjang obyek yaitu pada kriteria fasilitas pemenuhan kebutuhan fisik, fasilitas pelengkap dan ketersediaan lahan.Sedangkan pada obyek wisata dengan klasifikasi tinggi adalah Grojogansewu, semua mendapat skor maksimal pada setiap variabelnya. Pada variabel fasilitas pelengkap mendapat skor 2 karena tidak ada lahan untuk parkir dan tempat beribadah (masjid)  di lokasi obyek wisata  ini. Variabel dukungan pengembangan obyek memenuhi syarat, yaitu sudah mendapat dukungan paket wisata.

 

 

 

c.      Klasifikasi             Potensi             Fisik    Pendukung       Obyek Wisata di         Kecamatan Tawangmangu.

 

Tabel 4. Penilaian Potensi Fisik Pendukung Obyek

Kawasan Wisata Tawangmangu Karanganyar

 

Obyek Wisata	Potensi Fisik Pendukung Obyek				Total Skor	Klasifikasi
	Topografi	Iklim	Hidrologi	Biosfer
Grojogansewu	2	2	2	2	8	Tinggi
TR.Balekambang	2	2	2	1	7	Sedang
Sekipan	2	2	1	2	7	Sedang

Sumber : data Primer Hasil Pengamatan, 2012

1.      Kelas potensi tinggi bila nilai total skor obyek wisata >7

2.      Kelas potensi sedang bila nilai total skor obyek wisata 5 - 7

3.      Kelas potensi rendah bila nilai total skor obyek wisata <5

Data diatas menunjukan bahwa  tiga obyek, dengan satu obyek dengan nilai klasifikasi tinggi dan dua dengan nilai klasifikasi sedang. Klasifikasi tinggi terdapat pada obyek wisata Grojogansewu dan klasifikasi sedang terdapat pada obyek wisata Taman Ria Balekambang dan Sekipan. Hal ini di tunjukan dengan variabel kemampuan fisik wilayah sekitar obyek memiliki kriteria topografi, iklim, hidrologi dan biosfer yang memiliki nilai maksimal antara 5 – 7 dan > 7. 

d.     Klasifikasi Potensi Gabungan

Tabel 5. Klasifikasi Potensi Gabungan Obyek Wisata

Kawasan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar

 

Obyek wisata	Jenis Klasifikasi Potensi						Potensi gabungan
	Internal		Eksternal		Fisik		Total skor	Kelas
	Skor	Kelas	Skor	Kelas	Skor	Kelas
Grojogansewu	11	Tinggi	25	Tinggi	8	Tinggi	44	Tinggi
TR.Balekambang	9	Sedang	22	Sedang	7	Sedang	38	Sedang
Sekipan	6	Rendah	19	Sedang	7	Sedang	32	Sedang

Sumber : Data Primer (Gabungan Hasil Pengamatan), 2012

 

1.     Kelas potensi tinggi bila nilai total skor obyek wisata >37

2.     Kelas potensi sedang bila nilai total skor obyek wisata 28 - 36

3.     Kelas potensi rendah bila nilai total skor obyek wisata <27

 

diatas menunjukan bahwa terdapat dua obyek wisata kawasan Tawangmangu yang mempunyai nilai klasifikasi sedang dan satu obyek wisata yang mempunyai nilai klasifikasi tinggi, klasifikasi sedang berada pada obyek wisata Taman Ria Balekambang dan Sekipan, sedangkan untuk nilai klasifikasi tinggi berada pada obyek wisata Grojogansewu.

2. Konsep Leading Industry  dan Spread effects

 

Tabel 9. Kreteria Leading Industry dan Spread effects

Kreteria	Obyek Wisata
	Grojogansewu	Taman Ria Balekambang	Sekipan
Karakteristik	Air tejun, Hutan wisata, kolam renang,areal outbond, Taman bermain dan satwa liar monyet ekor panjang.	Kolam renang kedalaman 11,5 m , hutan wisata taman bermain.	Areal untuk aktifitas perkemahan
Kondisi Jalan	Baik	Baik	Kurang Baik
Cara Pencapaian	Angkutan umum dan Kendaraan Pribadi	Angkutan        umum         dan Kendaraan Pribadi	Kendaraan Pribadi
Kedekatan Obyek dari Obyek Pusat	Obyek Pusat	300m	1,5 km

    Sumber : Hasil Observasi dan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Karanganyar, 2012.

Dari Tabel 9. diatas dapat disimpulkan bahwa obyek wisata di Kecamatan Tawangmangu memenuhi kterteria untuk pembuatan paket pengembangan kawasan wisata dengan Grojogansewu sebagai titik pusat dan Taman Ria Balekambang,Sekipan sebagai jeruji pengembangan. Di bawah ini adalah peta arah pengembangan obyek wisata umbul di Kecamatan Tawangmangu.

Untuk penilaian Leading industry dan Spread effects menunjukan bahwa obyek wisata Grojogansewu adalah obyek wisata unggulan yaitu menggunakan metode fakta, dapat dilihat bahwa dari data jumlah pengunjung dari tahun 2008-2011 pengunjung yang terbanyak adalah obyek wisata Grojogansewu. Untuk mendukung fakta tersebut maka dilakukan observasi dan wawancara pada obyek kunci “Dinas Pariwisata dan pihak Biro Perjalanan”. Wawancara dilakukan untuk mengetahui Spread effects obyek wisata Grojogansewu terhadap obyek kecil disekitarnya. Dari hasil quisioner yang disebar kepada obyek kunci, dari 15 kantor biro perjalanan/travel dan Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar disebutkan bahwa obyek wisata Grojogansewu menjadi tujuan utama pengunjung kemudian diikuti oleh obyek wisata Taman Ria Balekambang dan Sekipan.

 

Gambar 2 Peta Prioritas Arah Pengembangan Obyek wisata di Kecamatan Tawangmangu, 2012.

 

        1. Prioritas      dan     Arah     Pengembagan     Wisata     di     Kecamatan Tawangmangu

 

Berdasarkan hasil skoring, analisis SWOT dan konsep Leading Industry di atas, dapat dirumuskan urutan prioritas pengembangan obyek wisata.

Prioritas pengembangan utama adalah Obyek wisata Grojogansewu, karena potensi internal, eksternal dan gabungannya masuk dalam klasifikasi potensi tinggi, total skor 44, Meskipun obyek ini telah dikembangkan menjadi obyek wisata unggulan di Kabupaten Karanganyar, namun obyek ini masih menyimpan cukup potensi seperti potensi lahan luas yang dapat dikembangkan sebagai  area wisata kuliner, pemaksimalan fasilitas pendukung, gencar melakukan promosi obyek di berbagai media seperti leaflet, brosur, internet dan lain-lain, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik bersifat lokal, regional maupun nasional seperti Java Promo. Prioritas pengembangan kedua adalah obyek wisata Taman Ria Balekambang, ketiga adalah obyek wisata Sekipan karena keduan Obyek wisata tersebut mempunyai potensi internal, eksternal dan gabungan yang masuk dalam klasifikasi sedang dengan total skor 38  dan 32. Sedanagkan urutan yang ke tiga adalah Sekipan yang mempunyai potensi paling rendah dengan total skor hanya 32, untuk menggembangkan obyek tersebut akan membutuhkan lebih banyak biaya, waktu dan tenaga. Sekipan mempunyai ciri khas obyek wisata yaitu sebagai areal perkemahan dan heaking, namun disisi lain obek ini tidak mempunyai cukup lahan untuk pengembangan karena disekitar obyek telah digunakan untuk kawasan hutan, sehingga satu-satunya potensi yang dapat dikembangkan adalah penambahan wahana atraksi seperti dibangun taman bermain dan outbond.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan 

 

a.   Obyek wisata Grojogansewu merupakan obyek wisata dengan klasifikasi potensi gabungan tinggi karena potensi internal, potensi eksternal dan potensi fisik obyek mempunyai potensi tinggi dengan total skor 44. Dan obyek wisata yang mempunyai potensi gabungan sedang adalah obyek wisata Taman Ria Balekambang yaitu dengan total skor 38 dan Sekipan dengan total skor 32.

b.   Berdasarkan kesamaan jenis dan karakter obyek, kesamaan arah dan pencapaian, serta kedekatan obyek merupakan kriteria pengembangan dan konsep Leading industridan di dukung menegemen organisasi yang baik dalam hal pengelolaan dan, promosi di segala media dan kerja sama antar obyek wisata di kawasan Tawangmangu maka obyek wisata Grojogansewu sebagai obyek wisata unggulan dan titik pusat pengembangan akan mampu memacu perkembangan obyek wisata di sekitarnya (Taman Ria Balekambang dan Sekipan) sebagai obyek wisata pendukung, dengan cara pembuatan paket wisata yang meliputi semua obyek wisata yang ada di Kecamatan Tawangmangu.

c.   Obyek wisata yang mendapat prioritas utama adalah obyek wisata Grojogansewu walaupun secara keseluruhan obyek ini berpotensi tinggi, namun obyek wisata ini masih dapat dikembangkan lagi seperti potensi lahan yang cukup luas untuk dilakukan pemangunan guna meningkatkan dan menambah wahana atraksi yang ada. Obyek wisata yang mendapat urutan pengembangan kedua dan ketiga adalah obyek wisata Taman Ria Balekambang dan ketiga adalah obyek wisata Sekipan karena potensi internal, potensi eksternanya dan potensi fisik pendukung obyek masuk dalam klasifikasi sedang. Untuk obyek wisata Sekipan dengan manajemen dan penataan ruang yang teratur namun karena keseluruhan potensi bernilai rendah, maka untuk mengembangkan obyek wisata ini akan diperlukan banyak waktu dan tenaga.

 

2. Saran 

 

1. Grojogansewu

a.   Pemaksimalan potensi lahan yang dapat di kembangkan sebagai areal outbond dan wisata kuliner.

b.   Gencar melakukan promosi obyek diberbagai media massa seperti leaflet, brosur, internet majalah dan lain lain.

c.   Menjalin kerjasama dengan pihak lokal, regional maupun nasional untuk menggalang dan dan meningkatkan kerjasama dengan masyarakat untuk ikut serta melengkapi sarana prasarana wisata.

d.   Pembuatan paket promo seperti paket liburan keluarga.

e.   Menjadi pusat dalam paket pengembangan Kawasan Grojogansewu yang dapat memberi dampak positif terhadap perkembangna obyek wisata disekitar obyek wisata disekitarnya.

2. Taman Ria Balekambang

a.     Gencar mempromosikan obyek di berbagai media seperti internet, brosur, koran, radio, leaflet, papan penanda obyek dan lain-lain.

b.     Pengadaan dan perbaikan fasilitas umum seperti kamar mandi, tempat sampah, tempat parkir.

c.     Ikut serta dalam paket pengembangan kawasan wisata di Kecamatan Tawangmangu.

3. Sekipan

a.   Gencar mempromosikan obyek di berbagai media seperti internet, brosur, koran, radio, leaflet, papan penanda obyek dan lain-lain.

b.   Kerjasama dengan investor dan pemerintah untuk pendanaan dan pengembangan obyek dan kerjasam dengan masyarakat untuk pengadaan jasa-jasa seperti warung makan

c.   Pengadaan organisasi pengelola obyek.

d.   Ikut serta dalam paket pengembangan kawasan wisata di Kecamatan Tawangmangu.